Pemerintah akan memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Ada enam ormas keagamaan yang akan mengelola tambang tersebut.
"Dan itu hanya diberikan untuk 6 aja. NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Budha kira-kira itu lah. Itu kan asalnya dari PKP2B," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Arifin menjelaskan, kebijakan ini merupakan langkah pemerintah memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan. Dengan demikian, ormas keagamaan memiliki sumber untuk mendukung kegiatan keagamaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi memang ini kan upaya pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada yang selama ini itu adalah organisasi-organisasi keagamaan yang memang nonprofit ya. Jadi ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan itu kan banyak, ibadah, sarana ibadah, pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan," terangnya.
Lanjutnya, lahan tambang yang diberikan merupakan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diciutkan. Adapun lahan tambang tersebut berasal dari PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, PT Kideco Jaya Agung.
"KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika, Kideco Indika itu," katanya.
(acd/ara)