Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal wacana pemangkasan subsidi dan kompensasi energi 2025, termasuk subsidi BBM Rp 67,1 triliun. Hal tersebut disinggung dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) era presiden terpilih Prabowo Subianto.
Airlangga tidak berkomentar banyak tentang hal tersebut. Namun menyangkut implementasi dari langkah reformasi subsidi dan kompensasi tersebut, menurutnya akan dipertimbangkan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kita lihat implementasinya yang ditawarkan dari ESDM," kata Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rancangan awal APBN yang dimaksud ialah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dokumen tersebut sudah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk dasar belanja pemerintahan Prabowo Subianto.
Tercatat, reformasi subsidi dan kompensasi energi dapat menghemat anggaran hingga Rp 67,1 triliun. Rencana pengendalian ini terhadap Solar dan Pertalite secara berkeadilan dengan harapan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen.
Hal ini selaras dengan penyaluran BBM Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang hingga saat ini masih belum tepat sasaran. Bahkan setiap tahunnya, beban subsidi dan kompensasinya terus meningkat sehingga rawan membuat anggaran bengkak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isu tersebut. Menurutnya, rencana reformasi subsidi dan kompensasi tersebut masih dalam skala besar. Dalam hal ini, rencananya akan dilakukan melalui pengurangan volume BBM jenis Pertalite dan Solar.
"Nggak juga (pemangkasan), nanti kita lihat lah. Ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi, nanti kita makin pertajam posturnya," kata Sri Mulyani, ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga akan mendiskusikannya bersama Badan Anggaran (Banggar). Dari sana, pihaknya akan melakukan kalibrasi kembali untuk pemerintahan selanjutnya atau tepatnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
"Nanti kan ada lapsem (laporan sementara). Nanti kombinasi dengan lapsem dan pembahasan DPR, nanti kita lihat yang terbaik di 2025," ujarnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, proyeksi angka efisiensi Rp 67,1 triliun itu merupakan perhitungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun sebelumnya, nilai tukar (kurs), hingga harga minyak.
"Itu dari APBN sebelumnya, kurs. Harga minyak itu bisa kita tetapkan kita kira-kira, nanti kita lihat volumenya supaya tetap disiplin nggak nambah, tapi ini masih sangat-sangat awal," tuturnya.
Simak Video: Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi
[Gambas:Video 20detik]