matraciceni.com

Menteri Jokowi Buka Suara soal Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Foto: Shafira Cendra Arini/detik.com

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara terkait dengan kabar yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wacana ini sebelumnya diungkapkan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo, yang kini menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini naik cukup signifikan dari rasio utang RI yang saat ini di posisi 39%.

"Ya itu kan wacana saja (terkait kenaikan rasio utang)," kata Airlangga, ditemui di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah TKN menyebut bahwa saat ini pembahasan tentang pemerintahan baru tidak sedang mendiskusikan terkait hal tersebut.

Ia pun menegaskan, saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada rasio utang di bawah 40% terhadap PDB dan current account deficit atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di batas 3%.

ADVERTISEMENT

"Kita tetap konsentrasi di bawah 40% dan current account defisitnya 3%," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pernyataan Hashim tentang rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% ini mulanya dilaporkan oleh media asing. Disebut-sebut, rencana ini dilakukan dengan pertimbangan pendanaan program dan target pemerintahan.

Dikutip dari Financial Times, Kamis (11/7/2024), penyesuaian rasio utang ini dilakukan dalam rangka mendanai program-program ambisius pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG). Hal ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak.

Dalam pernyataannya kepada Financial Times, Hashim mengatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50%, dari 39% saat ini.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim di London.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Dengan demikian, usulan ini masih berada di Bawah ambang batas. Hal ini pun juga telah dikonsultasikan dengan Bank Dunia (World Bank).

"Saya telah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50% adalah angka yang bijaksana," sambungnya.

Meski demikian, Hashim menekankan bahwa pihaknya tidak akan meningkatkan rasio utang tanpa adanya peningkatan pendapatan. Dalam hal ini ialah pajak, cukai, royalti pertambangan, hingga bea masuk.

(shc/rrd)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat