Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah (Jateng) melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait banyaknya pabrik tekstil yang tutup di provinsi tersebut. Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Jateng Casytha Kathmandu mengatakan penutupan pabrik tersebut lantaran adanya produk-produk tekstil impor yang membanjiri ke dalam negeri.
Casytha menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tersebut memicu industri tekstil dalam negeri kolaps. Pasalnya, dalam aturan tersebut terdapat persyaratan impor yang direlaksasi untuk komoditas tertentu. Misalnya untuk komoditas alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tidak perlu pertimbangan teknis (Pertek) untuk syarat izin impor.
"Fakta di lapangan ada Permendag 8/2024 yang keluar 17 Mei 2024 terkait relaksasi aturan ini di sini perizinan impor ada step yang di-cut, yang dipotong sehingga saat ini terutama untuk impor tekstil luar biasa banyak di Indonesia," kata Casytha dalam Rapat Kerja, di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut beberapa pabrik tekstil di Jawa Tengah, terutama di Karanganyar tutup. Imbasnya, sebanyak 1.500 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara, di Semarang ada 8.000 orang di-PHK.
"Saya ingin beri informasi juga bahwa ada beberapa tekstil tutup di Jateng, di Karanganyar estimasi 1.500 orang sudah di-PHK, di Semarang 8000 orang di-PHK, terakhir di Pekalongan satu pabrik tekstil sudah 700 orang di-PHK," imbuhnya.
Menurutnya, dengan banyaknya orang terkena PHK ini otomatis akan meningkatkan angka pengangguran di Jateng. Dengan pengangguran meningkat, angka kemiskinan juga pasti akan turut naik. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan visi misi Indonesia Emas tahun 2045.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan tersebut mengalami beberapa kali revisi. Dia menyebut akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait mengenai dampak revisi Permendag 8/2024, terutama di sektor industri tekstil.
"Kalau kita mau relaksasi impor bahan baku untuk bisa diekspor sehingga bisa seimbang bahan bakunya, tapi kemarin-kemarin banjirnya sampai Pasar Tanah Abang sepi menyebabkan kita perketat masuk barang-barang. Kemudian menimbulkan dampak kepada para penumpang. Ini direlaksasikan lagi. Kami terus komunikasi Kementerian terkait berkaitan tekstil dan besi-baja," jelasnya.
Dia menambahkan kedua hal tersebut akan menjadi fokusnya. Sebab, dunia usaha seringkali terjadi praktek dumping atau barang impor yang dijual lebih murah sehingga dapat mematikan pasar dalam negeri.
Simak juga Video 'Ngeri, Kebijakan Tapera Muncul di Tengah Tingginya Tren PHK di RI':
[Gambas:Video 20detik]
(rrd/rir)