matraciceni.com

Sri Mulyani Buka Suara soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN masih surplus Rp 22,8 triliun per 15 Maret 2024. Pengumuman disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - Foto: Agung Pambudhy

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Bendahara Negara itu menyebut saat ini sedang disiapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk kemudian disampaikan pada pemerintahan berikutnya.

"Semuanya selalu menanyakan tentang (program) makan siang gratis gimana Bu? Kita memberikan kerangka besar, amplop besar, ini lho APBN yang nanti kita sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi (high income country). Menurutnya, tidak ada negara maju tanpa kualitas SDM yang baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mau dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan makan siang atau makan bergizi, memberikan ibu-ibu hamil, itu semuanya memang tujuannya at the end most important aset dari republik ini adalah manusianya," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut Kementerian Keuangan terus mereformasi sisi perpajakan dengan memperkuat institusi, membersihkan korupsi, meningkatkan investasi di bidang digital sehingga celah korupsi semakin ditutup.

ADVERTISEMENT

"Kita juga melakukan pelayanan yang makin baik. Itu tidak mudah kita bicara tentang 74 ribu (orang) Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak sekitar 44 ribu (orang), Bea Cukai 15 ribu (orang)," tuturnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan APBN pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dirancang defisit di kisaran 2,45% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59% hingga 15,18% dari PDB dan penerimaan negara mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

"Dengan demikian, defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB," kata Sri Mulyani di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5).

(aid/kil)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat